Penerapan IDS di berbagai negara selain ditandai dengan dibangunnya berbagai geoportal juga ditandai oleh berbagai penelitian yang mendokumentasikan pembangunan geoportal. Berikut akan diuraiakan secara ringkas beberapa penelitian mengenai penerapan IDS di beberapa negara.
Lembaga survei dan pemetaan Slovenia, SMA – Slovenia Mapping Agency, memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas layanan survei tanah nasional yang meliputi penciptaan, pengadministrasian dan pembaruan basisdata pertanahan; sistem dasar geodetik, real estate, perbatasan negara, unit spasial dan nomor rumah; dan sistem topografi dan kartografi [1]. Organisasi kadaster di Slovenia ingin memberikan layanan untuk real estate dan informasi pasar tanah dalam kerangka e-Gov. Azman dan Petek dalam papernya selain menceritakan pengalaman penerapan IDS di SMA, juga memberikan perbandingan elemen infrastruktur SMA dengan ketentuan panduan dari INSPIRE dengan maksud menilai mana unsur IDS yang perlu diubah atau dibuat untuk memastikan infrastruktur Eropa lebih interoperabel.
Bergeser ke barat daya, berbatasan dengan benua Afrika, Spanyol memiliki IDEE yang merupakan pengelola IDSN Spanyol . IDEE membangun geoportal nasional sejak tahun 2004 yang memiliki lebih dari 50 simpul jaringan. Geoportal IDEE menerbitkan lebih dari 300 layanan web dan 3.000 lapisan data yang tersedia mencakup semua tema di INSPIRE [2].
Badan legislatif Denmark telah menerapkan INSPIRE dengan cara mengkaitkan ke proyek e-Government yang sedang berlangsung [3]. Dengan cara demikian proyek-proyek terkait e-Government dapat berjalan seiring sehingga menciptakan sinergi. Mazzolli (2009) menyebutkan bahwa proyek e-government Denmark didasarkan pada paradigma desentralisasi dan konsensus antar pemangku kepentingan bidang geospasial.
Strategi Nasional Geodata Swedia telah dikembangkan sebagai kebijakan nasional yang mencakup semua isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanganan data geospasial. Pemerintah Swedia menunjuk lembaga Lantmäteriet bertanggung jawab untuk menuntaskan kebijakan ini bekerjasama dengan Dewan Penasehat Geodata dan pemangku kepentingan lainnya [4]. Tujuan dasar dari Strategi Nasional Geodata adalah untuk membangun infrastruktur nasional untuk data geospasial dan mendorong peningkatan kerjasama dalam sektor data geospasial. Selama jangka waktu tiga tahun proyek ini akan menciptakan model bisnis dan infrastruktur teknis untuk bagaimana data geospasial dan layanan akan tersedia untuk masyarakat Swedia dan Eropa.
Sejalan dengan perkembangan IDS dunia internasional, negara-negara Asia juga telah mencoba mengembangkan IDS di negara masing-masing. Seperti di Taiwan dengan kebijakan utama “Digital Taiwan”. Salah satu bentuk inovasi dalam kebijakan tersebut adalah dibangunnya NGIS - National Geographic Information System [5]. NGIS berfungsi sebagai sistem informasi geografis serbaguna, yang cakupannya meliputi seluruh bangsa. Instansi pemerintah, profesional dan peneliti yang terlibat dalam analisis spasial dapat mengambil, menyimpan, menganalisis, dan melakukan berbagai tugas-tugas menggunakan data spasial digital yang tersedia melalui jaringan. NGIS adalah sistem sistem informasi geografis untuk anggota masyarakat Taiwan yang berfungsi sebagai repositori komprehensif data geospasial yang berkaitan dengan semua instansi pemerintah. NGIS mengintegrasikan berbagai jenis informasi geografis digital untuk membangun infrastruktur data spasial untuk berbagi informasi
Pembangunan data geospasial di Indonesia sudah dirintis oleh Badan Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), sejak tahun 1980-an. Desain jaringan data waktu itu dibangun dengan pola konvensional. Setelah dibuatnya peraturan perundangan tentang Informasi Geospasial [6] pada tahun 2011 mulailah dipikirkan pembangunan geoportal nasional. Hingga kemudian Geoportal IDS Indonesia versi awal diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2011 [7].
----------------------
Yogyakarta, 15 Mei 2015
Fahmi Charish Mustofa
fahmicmdw@gmail.com
Bahan bacaan:
[1] I. Azman dan T. Petek, “Spatial Data Infrastructure at the SMA in Slovenia,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[2] A. Rodriguez, P. Abad, J. A. Alonzo, A. Sanchez, dan C. Gonzalez, “Data and Services availability in Spanish NSDI,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[3] U. K. Mazzoli, “Creating synergy between INSPIRE and E-Government in Denmark,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[4] E. Ranestig dan U. Sandgren, “The Swedish National Geodata Strategy and The Geodata Project,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[5] C.-H. Sun, F.-Y. Kuo, dan Min-Fun, “Development of A Service Oriented Architecture Framework for The National Geographic Information System in Taiwan,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[6] Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, 2011.
[7] Tempo.co, “Satu Portal, Beragam Data Spasial,” Tempo Online, 20-Okt-2011. [Online]. Tersedia di: http://www.tempo.co/read/news/2011/10/20/095362496/Satu-Portal-Beragam-Data-Geospasial. [Diakses: 05-Mar-2014].
Lembaga survei dan pemetaan Slovenia, SMA – Slovenia Mapping Agency, memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas layanan survei tanah nasional yang meliputi penciptaan, pengadministrasian dan pembaruan basisdata pertanahan; sistem dasar geodetik, real estate, perbatasan negara, unit spasial dan nomor rumah; dan sistem topografi dan kartografi [1]. Organisasi kadaster di Slovenia ingin memberikan layanan untuk real estate dan informasi pasar tanah dalam kerangka e-Gov. Azman dan Petek dalam papernya selain menceritakan pengalaman penerapan IDS di SMA, juga memberikan perbandingan elemen infrastruktur SMA dengan ketentuan panduan dari INSPIRE dengan maksud menilai mana unsur IDS yang perlu diubah atau dibuat untuk memastikan infrastruktur Eropa lebih interoperabel.
Bergeser ke barat daya, berbatasan dengan benua Afrika, Spanyol memiliki IDEE yang merupakan pengelola IDSN Spanyol . IDEE membangun geoportal nasional sejak tahun 2004 yang memiliki lebih dari 50 simpul jaringan. Geoportal IDEE menerbitkan lebih dari 300 layanan web dan 3.000 lapisan data yang tersedia mencakup semua tema di INSPIRE [2].
Badan legislatif Denmark telah menerapkan INSPIRE dengan cara mengkaitkan ke proyek e-Government yang sedang berlangsung [3]. Dengan cara demikian proyek-proyek terkait e-Government dapat berjalan seiring sehingga menciptakan sinergi. Mazzolli (2009) menyebutkan bahwa proyek e-government Denmark didasarkan pada paradigma desentralisasi dan konsensus antar pemangku kepentingan bidang geospasial.
Strategi Nasional Geodata Swedia telah dikembangkan sebagai kebijakan nasional yang mencakup semua isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanganan data geospasial. Pemerintah Swedia menunjuk lembaga Lantmäteriet bertanggung jawab untuk menuntaskan kebijakan ini bekerjasama dengan Dewan Penasehat Geodata dan pemangku kepentingan lainnya [4]. Tujuan dasar dari Strategi Nasional Geodata adalah untuk membangun infrastruktur nasional untuk data geospasial dan mendorong peningkatan kerjasama dalam sektor data geospasial. Selama jangka waktu tiga tahun proyek ini akan menciptakan model bisnis dan infrastruktur teknis untuk bagaimana data geospasial dan layanan akan tersedia untuk masyarakat Swedia dan Eropa.
Sejalan dengan perkembangan IDS dunia internasional, negara-negara Asia juga telah mencoba mengembangkan IDS di negara masing-masing. Seperti di Taiwan dengan kebijakan utama “Digital Taiwan”. Salah satu bentuk inovasi dalam kebijakan tersebut adalah dibangunnya NGIS - National Geographic Information System [5]. NGIS berfungsi sebagai sistem informasi geografis serbaguna, yang cakupannya meliputi seluruh bangsa. Instansi pemerintah, profesional dan peneliti yang terlibat dalam analisis spasial dapat mengambil, menyimpan, menganalisis, dan melakukan berbagai tugas-tugas menggunakan data spasial digital yang tersedia melalui jaringan. NGIS adalah sistem sistem informasi geografis untuk anggota masyarakat Taiwan yang berfungsi sebagai repositori komprehensif data geospasial yang berkaitan dengan semua instansi pemerintah. NGIS mengintegrasikan berbagai jenis informasi geografis digital untuk membangun infrastruktur data spasial untuk berbagi informasi
Pembangunan data geospasial di Indonesia sudah dirintis oleh Badan Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), sejak tahun 1980-an. Desain jaringan data waktu itu dibangun dengan pola konvensional. Setelah dibuatnya peraturan perundangan tentang Informasi Geospasial [6] pada tahun 2011 mulailah dipikirkan pembangunan geoportal nasional. Hingga kemudian Geoportal IDS Indonesia versi awal diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2011 [7].
----------------------
Yogyakarta, 15 Mei 2015
Fahmi Charish Mustofa
fahmicmdw@gmail.com
Bahan bacaan:
[1] I. Azman dan T. Petek, “Spatial Data Infrastructure at the SMA in Slovenia,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[2] A. Rodriguez, P. Abad, J. A. Alonzo, A. Sanchez, dan C. Gonzalez, “Data and Services availability in Spanish NSDI,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[3] U. K. Mazzoli, “Creating synergy between INSPIRE and E-Government in Denmark,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[4] E. Ranestig dan U. Sandgren, “The Swedish National Geodata Strategy and The Geodata Project,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[5] C.-H. Sun, F.-Y. Kuo, dan Min-Fun, “Development of A Service Oriented Architecture Framework for The National Geographic Information System in Taiwan,” dalam The 11th GSDI International Conference, 2009.
[6] Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, 2011.
[7] Tempo.co, “Satu Portal, Beragam Data Spasial,” Tempo Online, 20-Okt-2011. [Online]. Tersedia di: http://www.tempo.co/read/news/2011/10/20/095362496/Satu-Portal-Beragam-Data-Geospasial. [Diakses: 05-Mar-2014].
Comments
Post a Comment